LABUSEL, RIZKNEWS.com — Aroma busuk dugaan praktik lancung di balik jeruji besi kembali mencuat ke permukaan publik. Persatuan Mahasiswa Labuhanbatu Selatan (PERMA LABUSEL) secara tegas menggebrak meja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kanwil Ditjenpas) Sumatera Utara dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Mereka menuntut pencopotan Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Kelas III Kotapinang, Haris Damanik, S.H., M.H., menyusul skandal dugaan setoran uang puluhan juta rupiah.
Skandal memalukan ini terbongkar setelah adanya aliran dana gelap dari seorang tahanan berinisial S BD kepada oknum internal Lapas Kotapinang. Alih-alih menjadi tempat pembinaan warga binaan agar jera dan kembali ke jalan yang benar, lapas tersebut justru disinyalir bertransformasi menjadi lapak bisnis ilegal dan ajang pungutan liar terselubung.
“Kami sudah mengantongi bukti-bukti permulaan yang kuat, mulai dari transkrip percakapan hingga rekam jejak aliran dana. Jika institusi terkait tutup mata, jangan salahkan kami jika membawa kasus ini langsung ke KPK dan Ombudsman RI. Hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu di Labusel!” seru Sarah, koordinator aksi PERMA LABUSEL, dengan nada berapi-api pada Rabu (7/10/2026).
Tidak hanya membongkar dugaan setoran fulus panas, PERMA LABUSEL juga menyoroti bobroknya sistem pengawasan hak asasi narapidana di dalam sel. Muncul dugaan kuat adanya tebang pilih dalam penerapan aturan larangan ponsel genggam. Di saat tahanan biasa dipersulit atau hak komunikasinya dibatasi secara ketat, oknum-oknum tertentu diduga memperjualbelikan fasilitas komunikasi demi meraup keuntungan pribadi.
Praktik semacam ini menunjukkan betapa lemahnya integritas pimpinan lapas dalam mengendalikan keamanan dan ketertiban. Ketika sel tahanan bisa disulap menjadi zona kenyamanan bagi tahanan berduit, maka esensi pemasyarakatan sebagai pabrik pencetak manusia mandiri telah runtuh total.
Ancaman Aksi Turun ke Jalan Besok
Guna menuntut keadilan yang mampet, ribuan massa dari PERMA LABUSEL memastikan bakal mengepung dan menggelar aksi besar-besaran pada Kamis, 8 Oktober 2026. Dalam barisan aksi tersebut, mereka membawa empat poin ultimatum keras yang tidak bisa ditawar lagi:
- Copot dan Periksa Kalapas Kotapinang Mendesak Kanwil Ditjenpas Sumut dan Inspektorat Jenderal Kemenkumham untuk segera mencopot Haris Damanik, S.H., M.H., dari kursi kepemimpinannya serta memeriksa tuntas aliran dana haram yang melibatkannya.
- Buang S BD ke Nusakambangan Menuntut agar tahanan inisial S BD segera diungsikan ke sel isolasi ketat Super Maximum Security di Lapas Nusakambangan. Langkah ini dinilai mendesak guna memutus rantai gurita pengaruh dan gurita bisnis haram yang dikendalikan dari balik jeruji.
- Sikat Habis Komersialisasi Hak Tahanan Menuntut pembebasan hak-hak dasar warga binaan yang sah sesuai aturan regulasi hukum yang berlaku—termasuk fasilitas komunikasi resmi (Wartelsus)—agar tidak lagi menjadi komoditas bisnis oknum serakah.
- Selamatkan Marwah Institusi Pemasyarakatan Menyerukan mosi tidak percaya terhadap segala bentuk penyelewengan jabatan. Lapas wajib bersih dari korupsi dan kembali berfungsi sebagai rumah pembinaan yang aman serta bermartabat.
Jika aksi damai di tingkat daerah ini diabaikan begitu saja oleh para pemangku kebijakan di Medan, PERMA LABUSEL memastikan gelombang aksi jilid berikutnya akan digelorakan langsung di depan Gedung Kementerian di Jakarta.
Kasus di Lapas Kotapinang ini sejatinya hanyalah puncak gunung es dari karut-marut pengelolaan rumah tahanan di berbagai daerah yang luput dari pengawasan ketat. Pengamat hukum pidana menilai bahwa pembiaran terhadap praktik setoran tahanan kelas kakap seperti S BD merupakan bentuk pengkhianatan terhadap program Asta Cita pemerintah dalam pemberantasan korupsi hingga ke akar-akarnya.
Oleh karena itu, momentum pergantian kepemimpinan di tingkat kementerian harus dimanfaatkan untuk membersihkan okrop-oknum “mafia sel” yang masih gemar memperjualbelikan keadilan di balik tembok penjara.
