Lubuk Pakam — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang berjanji memperkuat pendampingan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Langkah ini diambil guna mengatasi mandeknya pendataan di sejumlah kawasan, terutama pada sektor usaha yang tingkat partisipasinya dinilai masih sangat rendah.
Komitmen tersebut dibahas dalam pertemuan antara Bupati Deli Serdang, dr H Asri Ludin Tambunan, bersama Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Deli Serdang, Elly Suharyadi, pada Jumat, 21 Agustus 2026.
Dalam pemaparannya, Elly mengungkapkan bahwa meski pendataan sektor rumah tangga berjalan lancar, sektor usaha justru menghadapi kendala signifikan. Capaian faktual pendataan pelaku usaha tercatat masih berada di bawah 50 persen. Sejumlah kendala utama di lapangan meliputi bangunan usaha yang sulit ditemukan, pelaku usaha yang enggan memberikan data, hingga penyesuaian jam operasional kawasan perdagangan malam seperti Pasar MMTC.
Menanggapi laporan itu, Asri Ludin menegaskan pentingnya evaluasi dan instruksi ulang kepada jajarannya. “Dari awal sudah kita dorong dilakukan pendampingan. Kalau masih ada yang belum terdata, berarti pendampingannya harus kita perkuat,” ujar Asri. Ia menginstruksikan seluruh perangkat daerah, camat, hingga Forkopimcam untuk mendampingi petugas BPS menjangkau wilayah perbatasan, kawasan perkebunan, dan pusat kegiatan ekonomi khusus.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Deli Serdang, Hendra Wijaya, menambahkan koordinasi secara terpadu dan virtual bersama para camat akan segera diintensifkan. Pendampingan ini diharapkan mampu meretas hambatan komunikasi dengan warga dan pelaku usaha, sehingga Sensus Ekonomi 2026 dapat menghasilkan basis data yang valid bagi kebijakan pembangunan daerah.
Di tengah upaya penguatan program daerah tersebut, Pemkab Deli Serdang justru mendapat kritik tajam dari elemen masyarakat. Kejadian bertepatan saat Forum Komunikasi Keluarga Sub-Unit (FKKSU) menggelar aksi unjuk rasa untuk menyuarakan aspirasinya di depan kantor pemerintahan setempat.
Poin utama yang disoroti publik adalah saat para ASN dan pejabat Dinas Kominfo Deli Serdang malah asyik joget-joget disaat FKKSU menyuarakan aspirasi mereka. Aksi dinilai tak berempati tersebut terekam dan beredar di tengah masyarakat, memicu perbincangan hangat mengenai profesionalisme aparatur sipil negara di lingkungan Pemkab Deli Serdang.
Sikap para pejabat dan pegawai Dinas Kominfo tersebut disesalkan banyak pihak karena dianggap mengabaikan substansi tuntutan warga yang sedang memperjuangkan hak dan aspirasinya. Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Dinas Kominfo mengenai aksi berjoget di tengah aksi unjuk rasa tersebut.
