MEDAN, RizkNews.com — Dugaan praktik korupsi pada proyek pembangunan dan rehabilitasi irigasi di Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara, resmi bergulir ke ranah hukum. Laporan pengaduan masyarakat atas dugaan penyimpangan anggaran negara tersebut dilayangkan ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut), Rabu (21/10).
Laporan bernomor pengaduan tertanggal 21 Oktober 2026 itu diserahkan langsung oleh aktivis yang juga warga Panai Hilir, Iskandar Muda Harahap. Pengaduan ditujukan kepada Kepala Kejati Sumut terkait proyek di bawah naungan Satuan Kerja Satuan Non Vertikal Tertentu (SNVT) Pelaksana Jaringan Pemanfaatan Air (PJPA) Sumatera II.
Adapun pengerjaan yang disoal meliputi Rehabilitasi Bangunan dan Pintu Air Irigasi Daerah Irigasi (DIR) Panai Hilir yang berlokasi di Desa Sei Baru dan Desa Sei Tawar, Kabupaten Labuhanbatu, dengan pengerjaan Tahun Anggaran 2025.
Iskandar menegaskan, langkah hukum ini diambil usai pihaknya melakukan penelusuran dan verifikasi langsung di lokasi pengerjaan fisik. Hasil pengamatan menunjukkan adanya dugaan kuat pengerjaan yang tak sesuai spesifikasi teknis (bestek), sehingga berpotensi mengakibatkan kerugian keuangan negara.
“Berdasarkan pantauan di lapangan, indikasi penyimpangan terlihat jelas dari kondisi fisik bangunan. Dinding tembok dan struktur bangunan mengalami keretakan dini, padahal pengerjaan proyek tersebut belum lama diselesaikan,” tegas Iskandar dalam keterangannya.
Ia mendesak korps adhyaksa Kejati Sumut bertindak cepat, transparan, dan akuntabel dalam menindaklanjuti laporan tersebut. Penyidik diminta mengusut tuntas seluruh pejabat pembuat komitmen, pengawas, hingga kontraktor pelaksana yang bertanggung jawab.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Satker SNVT PJPA Sumatera II maupun kontraktor pelaksana proyek belum memberikan respons resmi terkait laporan pengaduan tersebut.
Irigasi Daerah Irigasi (DIR) Panai Hilir merupakan salah satu infrastruktur krusial bagi ketahanan pangan lokal di Kabupaten Labuhanbatu. Kawasan Panai Hilir ditopang oleh ribuan hektar lahan pertanian sawah dan perkebunan warga yang sangat bergantung pada pasokan serta tata kelola air yang optimal dari pintu air tersebut.
Jika struktur bangunan irigasi mengalami kerusakan atau keretakan dini, dampaknya tidak hanya terbatas pada potensi kerugian negara. Petani setempat terancam mengalami gagal panen akibat luapan air yang tak terkontrol saat musim hujan atau kekeringan ekstrem kala musim kemarau.
Kasus dugaan korupsi proyek infrastruktur perairan di Sumatera Utara sendiri menjadi perhatian serius publik dan aparat penegak hukum dalam beberapa tahun terakhir. Kejati Sumut tercatat tengah mengintensifkan pengawasan terhadap proyek-proyek fisik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun APBD demi memastikan asas kebermanfaatan bagi masyarakat penerima dampak.
